INFO BERITA - Beban anggaran Pemkot Samarinda mulai berkurang seiring peralihan SMA dan SMK ke provinsi. Kendati begitu, pemkot belum dapat mencairkan insentif untuk guru SD dan SMP yang dinaungi lantaran masih menunggu Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Toni Suhartono menerangkan, pihaknya masih menunggu DPA dan verifikasi neraca anggaran dari Dinas Pendidikan (Disdik) yang selama ini menjadi pedoman untuk mengeluarkan dana insentif guru. Keterlambatan pencairan di awal tahun lumrah terjadi karena verifikasi APBD acap kali rampung di akhir Januari.
“Wajar DPA baru dikerjakan setelah APBD diverifikasi. Yang belum hanya untuk Januari 2017. Tunggakan tahun lalu sudah klir semua,” tuturnya.
Rincian insentif guru yang dibiayai lewat keuangan Samarinda jumlahnya tak berubah, yakni sebesar Rp 700 ribu. “Tak ada perubahan saat ini. Kalau totalnya saya belum tahu karena masih tunggu laporan. Tapi uangnya sudah tersedia,” bebernya.
Untuk mekanisme, sebutnya, setiap sekolah lebih dulu harus melengkapi administrasi tiap guru yang mengajar. Selepas itu, laporan yang diusulkan ke Disdik diteruskan ke BPKAD. “Umumnya per tiga bulan, tapi kalau ada sekolah yang bisa merampungkan laporan pertanggungjawaban (LPj) sebulan sekali, juga akan kami cairkan,” tuturnya.
Tak meratanya pembayaran itu karena LPj dari setiap sekolah tidak rampung bersamaan. Tapi untuk saat ini, diakuinya, seluruh guru di Samarinda belum menerima pencairan insentif. Masalahnya, DPA dari Disdik yang jadi acuan pihaknya belum selesai dikerjakan. “Jadi, kami menunggu DPA ada dulu baru bergerak. Intinya hanya administrasi saja, biasa kalau awal tahun seperti ini. Nanti akan kembali lancar,” tutupnya.
(Sumber: http://kaltim.prokal.co
Demikian semoga bermanfaat terimakasih
Posting Komentar untuk "Gaji Guru Bergantung LPj Sekolah"